PKS: Kartu Pra-Kerja Janji Gombal Jokowi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kartu pra kerja yang baru-baru ini disampaikan calon Presiden Jokowi. Program itu disebut terkesan mengejar target karena dilontarkan menjelang pemilu.
"Kenapa tidak dari dahulu diberikan Pak Jokowi. Kan Beliau bukan baru mau jadi presiden," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Maret 2019.
Hidayat juga membandingkan pernyataan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa program tersebut umumnya diberikan oleh pemerintah negara maju.
Ia menyebut, anggaran untuk program baru atau tiga kartu sakti yang dikeluarkan Jokowi tidak akan tertampung oleh kas negara.
"Berikutnya, anggaran dari mana? Kalau 2019 tidak mungkin. Karena apa, APBN sudah (diketok) selesai," kata dia.
Hidayat menganggap program Jokowi itu sengaja dilemparkan untuk mendapatkan insentif suara. Jokowi selaku calon petahana disebut tengah mencari simpati masyarakat bahwasanya janji itu akan terpenuhi jika nanti terpilih kembali.
"Lagi-lagi bukan dalam rangka menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah, kenapa semua persoalan tidak diselesaikan dari kemarin-kemarin," kata Hidayat.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Suhud Alyuddin, menilai program kartu pra kerja Presiden Joko Widodo, yang akan menggaji pengangguran, hanya janji gombal.
Ia meminta agar Jokowi tidak mengobral janji dan sebaiknya selesaikan dulu masalah para guru honorer ketimbang menjanjikan program kartu pra kerja.
"Program kartu pra kerja bisa dikatakan janji gombal Pak Jokowi. Pak Wapres JK (Jusuf Kalla) sendiri meminta program itu dikaji ulang," kata Suhud saat dihubungi VIVA, Kamis, 7 Maret 2019.
Ia menambahkan, sebaiknya Jokowi sebagai calon presiden petahana jangan banyak janji. Karena banyak janji-janji kampanye Pilpres 2014 lalu belum bisa direalisasikan. Salah satunya pembukaan 10 juta lapangan kerja baru.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan butuh anggaran besar untuk merealisasikan program itu. Menurutnya, program kartu pra kerja itu tidak mungkin bisa dilaksanakan pada tahun 2019.
Selain itu, JK menilai, kebijakan seperti itu hanya ada di negara-negara maju, anggarannya mencukupi dan penduduknya tidak banyak. (vv)