PKS Kritik Pernyataan Luhut Binsar Soal Natuna

[BERITA ISLAM] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Karena Luhut meminta masalah  dengan Tiongkok terkait ketegangan di Natuna tak perlu dibesar-besarkan berkaitan dengan investasi Tiongkok di Indonesia.

‎Hal ini disampaikan politisi PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi insiden ngototnya pihak jubir Kemenlu Tiongkok yang mengklaim Kawasan Laut China Selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan ANCLOS dan Arbitrase PBB yg mengakui kawasan (laut) Natuna Utara sebagai bagian dari NKRI.

“Pernyataan tersebut tidak wajar dan tidak sepantasnya, karena keutuhan NKRI tidak boleh dikalahkan dengan alasan investasi,” kata Hidayat, Senin (6/1/2020).

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah pada akhir periode 2019-2024 telah sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bila merujuk Pasal 4 UU ini, maka tindakan Tiongkok sudah masuk ke dalam kategori ancaman terhadap NKRI.

Hidayat mengatakan, pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran wilayah perbatasan masuk kepada kategori ancaman terhadap NKRI. Sehingga pemerintah mestinya juga harus segera menjalankan UU ini, di antaranya dengan menyusun program bela negara, pembentukan komponen pendukung dan Komponen Cadangan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang menegaskan penolakan Republik Indonesia terhadap klaim Tiongkok mengenai perairan Natuna. “Maka demi NKRI harga mati, mestinya Presiden RI koreksi sikap Menko Maritim, dan perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” tegasnya.

Diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri. “Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu,” kata Luhut.

Keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa perintah Presiden Jokowi sangat tegas dalam memperkuat coast guard.

Berbagi :